Daerah Hijau (Sering) Krisis Air

Re-Evaluasi Pembangunan Rejang Lebong Jilid I
 

                                                                     Google image

Sebagai salah satu kabupaten tua di Provinsi Bengkulu, Rejang Lebong tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dengan kabupaten yang lebih muda. Infrastruktur yang lebih lengkap, posisi tawar yang lebih menawan, dan sumber daya manusia yang lebih berpengalaman menjadi keuntungan tersendiri bagi kabupaten Bumi Pat Petulai ini.

Herannya, kepemimpinan kedua periode Suherman ini sepi dari kritik. Padahal pembangunan yang dilakukan di daerah ini tidak semuanya mulus. Proses percepatan pembangunan pun tidak begitu di rasakan. Kadang penulis bertanya-tanya, apakah masyarakat memang sudah sangat puas dengan keadaan sekarang? Atau tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan uneg-uneg kepada pemimpin di daerah ini?

Kasus mutakhir yang sempat penulis rasakan sendiri adalah ketidak profesionalan petugas PDAM. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah seharusnya PDAM mencari untung besar agar bisa mensupport pembangunan di daerah ini. Permasalahannya, keuntungan yang besar tidak selaras dengan pelayanan yang membaik terhadap penggunan jasa PDAM. Penulis sendiri tidak mengetahui pasti berapa keuntungan yang didapat oleh PDAM setiap tahunnya.

Beberapa penduduk di desa penulis tinggal (Sambirejo, Kec Selupu Rejang) sempat mengeluh melonjaknya iuran yang harus dibayar untuk PDAM. Bukan permasalahan besar kecilnya uang, tetapi permasalahan pelayanan. Tidak jarang air PDAM macet. Bahkan bulan Oktober 2012 ini hampir satu bulan mati.

Padahal, pada awalnya pam desa (demikian warga menyebutnya) adalah hasil gotong royong warga desa. Tidak tahu mengapa, kemudian menjadi milik daerah yang secara otomatis dikelola oleh PDAM. Jika ditilik dari peraturan, memang wajar jika dikelola oleh d

Apakah ini menjadi permasalahan warga di kecamatan Selupu Rejang saja? Hasil pengamatan penulis tidaklah demikian. Beberapa rekan-rekan yang berbeda tempat mengatakan hal yang sama. Bahkan ada yang menjadi petugas PDAM dan mengalami hal serupa. Sialnya, meski hal ini sudah disampaikan ke anggota legislatif di daerah ini (meski secara informal), tetap saja tidak ada tanggapan.

Melihat ini semua, ada baiknya rekan-rekan muda yang memiliki bargaining position di daerah ini seperti DEMA Stain Curup, ataupun organisasi kepemudaan seperti KAMMI, HmI dan lainnya bisa menyuarakan hal ini. Anggap saja permohonan dari kami warga yang tidak memiliki lembaga apa-apa ini.
Bupati dan anggota legislatif pun tak bisa hanya berdiam diri saja. Saya belum melihat sang pemimpin Turba (turun ke bawah) ke masyarakat secara langsung menanyakan problem yang terjadi. Anggota legislatif pun serupa keadaannya. Reses yang dilakukan tak dirasakan berdampak langsung bagi masyarakat. BUMD PDAM Rejang Lebong pun harus melakukan evaluasi kinerja pegawainya.

Bukan berarti penulis hanya bisa mengkiritik. Untuk kasus yang penulis sampaikan ini sudah ada solusi sementara yang dilakukan oleh warga. Bulan Desember ini, warga penikmat layanan PDAM hanya membayar beban rekening saja. Tetapi ini hanya solusi sementara. Tahun depan, penulis yakin jika masalah ini didiamkan saja, kejadian ‘miskin’ air ini akan terjadi lagi.

Koordinator Bengkoeloe Moeda
Hariyanto